Jumat, 25 Maret 2011

Penerimaan Sektor Pajak (tugas AKN)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latarbelakang
Sebagaimana diketahui, Ditjen Pajak telah berhasil membukukan penerimaan pajak pada tahun 2009 sebesar Rp 565,77 triliun atau 97,99 persen dari target (Okezone, 27/1/2010). Untuk tahun 2010 ini, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, target penerimaan negara (lewat pajak) adalah sekitar Rp 742 triliun (Jpnn.com, 24/3/2010).
Bandingkan dengan penerimaan negara dari sektor non pajak. Dalam RAPBN 2009, misalnya, Pemerintah memperkirakan sektor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mampu menyumbang sebesar Rp 295,3 triliun. Target penerimaan sebesar itu diperoleh dari sektor migas (minyak bumi dan gas), sektor pertambangan umum, kehutanan, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan dari BLU dan PNBP lainnya.
Jelas, dibandingkan dengan penerimaan dari sektor pajak, penerimaan negara dari sektor non-pajak sangat kecil. Ini sekaligus menunjukkan, bahwa selama ini pengelolaan negara betul-betul dibiayai dari pajak.
Pajak yang diterima Negara dalam berbagai bentuk, mulai dari pajak pertambahan nilai, pajak untuk barang mewah, dan juga pajak untuk bumi dan bangunan. Adanya UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tampak bahwa PBB merupakan sumber utama dari pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah kabupaten dan kota dan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (otonomi daerah) pasal 80 menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan hasilnya diserahkan kepada daerah, Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup besar dan masih mempunyai potensi untuk dikembangkan peningkatanya baik jangka pendek maupun jangka panjang sebagai pembiayaan kegiatan pembangunan daerah.
PBB Menurut UU No. 12 tahun 1994 bahwa pajak bumi dan bangunan bersifat kebendaan. Pajak kebendaan adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak tetapi hanya memperhatikan obyek pajak saja. Pajak bumi dan bangunan merupakan sumber yang potensial bagi penerimaan negara untuk membiayai pembangunan Nasional, khususnya pembangunan daerah karena obyeknya tersebar di seluruh tanah air.
Alasan pentingnya evaluasi terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah, yaitu pajak bumi dan bangunan dapat dilihat sejauh mana kemampuan untuk mendapatkan penghasilan dari sektor pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan oleh suatu pemerintah daerah yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil kebijaksanaan dalam melakukan pungutan terhadap pajak bumi dan bangunan untuk tahun selanjutnya. Dengan diadakannya evaluasi ini dapat diketahui realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan, prosentase realisasi penerimaan terhadap pendapatan daerah serta pertumbuhan setiap tahun yang kemudian selanjutnya dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB, yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai segala pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

B. Masalah
Bagaimana agar pemerintah dapat meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak dengan melihat potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

C. Tujuan
Dengan melihat adanya potensi dari penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB), diharapkan aka nada efektivitas dalam penerimaan pajak bagi negara.



BAB II
ISI

A. PBB sebagai Salah Satu Penerimaan Pemerintah Pusat
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian besar hasilnya (90%) diserahkan kembali kepada daerah yang memungutnya. PBB dikenakan pada 5 sektor yaitu perdesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Di Kabupaten Indramayu penerimaan PBB dari sektor perdesaan dan perkotaan merupakan penerimaan PBB yang tidak terlalu besar. Untuk tahun 2001, penerimaan PBB dari sektor perdesaan dan perkotaan mencapai lebih kurang Rp4.862.216.672 atau sekitar 24% dari total penerimaan PBB.
Penentuan tarif pajak dan NJOP secara periodik atau pembebasan pajak untuk bumi dan bangunan dengan memperhatikan kondisi dan lokasi daerah diharapkan dapat dipakai sebagai alternatif yang baik, khususnya dalam mendorong terciptanya kepastian besarnya PBB dan keadilan. Penetapan mengenai tarif pajak 0,5% dan dasar perhitungan NJKP sebesar 20% hingga 100% dari NJOP dan pemberian NJOP-TKP (Nilai Jual Obyek Pajak-Tidak Kena Pajak) serta usaha untuk memperhatikan dan melibatkan Pemda kabupaten dan propinsi perlu dikaji secara mendalam. Hal ini perlu dilakukan agar usaha tersebut tetap menjamin peningkatan penerimaan PBB tanpa mengabaikan masalah kepastian dan keadilan bagi wajib pajak.

B. Penerimaan PBB Hampir Mencapai Target
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hampir mencapai target. Per September 2010, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah mencapai 84,54% target tahun ini atau sebesar Rp 21,405 ... triliun.
Target penerimaan PBB tahun ini sebesar Rp 25,319 triliun. Dengan sisa tiga bulan, Direktorat Jenderal Pajak yakin penerimaan PBB akan mencapai target tahun ini. Sementara, penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah mencapai 65,92% dari target tahun ini yang sebesar Rp 7,155 triliun. Realisasi hingga September sudah mencapai sebesar Rp 4,716 triliun. Dengan melihat kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan termasuk penerimaan yang potensial bagi negara.

C. PBB dapat Meningkatkan Penerimaan Daerah
Obyek bumi merupakan benda yang mempunyai nilai ekonomi dan jumlah yang relatif tetap dan nilainya terus bertambah dari tahun ke tahun. Dengan diadakannya pemungutan pajak daerah khususnya pajak bumi dan bangunan diharapkan akan meningkatkan penerimaan daerah, sehingga mampu membiayai kegiatan pembangunan daerah masing-masing yang pada akhirnya akan terwujud suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.

D. Klasifikasi Bangunan pada PBB
Bangunan yang juga dijadikan objek PBB adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah (dan / atau perairan), yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha atau tempat yang dapat diusahakan.
Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut (Soemitro, 1989): a) bahan yang digunakan, b) rekayasa, c) letak, d) kondisi lingkungan dan lain-lain. Sedangkan bangunan dapat dikategorikan dalam :
a. Bangunan beton, bangunan bertingkat / susun
b. Bangunan terbuat dari batu
c. Bangunan terbuat dari kayu
d. Bangunan semi permanen, dan sebagainya.
Nasucha (1997) mengungkapkan bahwa PBB merupakan pajak objektif, di mana pengenaan pajak didasarkan pada objek dari PBB, yaitu bumi dan / atau bangunan, sehingga otomatis yang menjadi objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Dapat dilihat disini, secara otonomus penerimaan PBB dipengaruhi oleh luasan (seberapa besar luas lahan) dan bangunan yang terkena pajak. Guritno Mangkusubroto (1989) menyatakan bahwa penerimaan PBB di Indonesia bersumber dari 5 klasifikasi, yaitu:
1. Sektor pedesaan, yang meliputi tanah untuk tanah pekarangan, tanah untuk ladang, tanah untuk sawah, tanah tambak, tanah untuk ladang garam dan lain-lain yang ada di pedesaan
2. Sektor perkotaan, yang meliputi tanah dan bangunan di kota-kota besar maupun kecil yang dapat dipandang sebagai kota, seperti ibu kota negara, ibu kota propinsi, ibu kota kabupaten, kota kecamatan, dan sebagainya
3. Sektor perkebunan, yang meliputi tanah beserta bangunan yang dipergunakan untuk keperluan perkebunan, seperti tanah dan bangunan untuk pabrik serta untuk tanaman perkebunan
4. Sektor perhutanan, yang meliputi tanah dan bangunan yang digunakan untuk usaha perhutanan, seperti tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk menimbun kayu, dan tanah hutan yang belum menghasilkan.
5. Sektor pertambangan, yang meliputi tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk pertambangan, misalnya tanah yang dibor untuk mendapatkan minyak, gas bumi, biji besi serta bangunan yang dibangun di sekitar tempat pemboran yang dipergunakan untuk keperluan usaha pertambangan tersebut.

E. Jumlah Wajib Pajak pada PBB yang Turut Mempengaruhi Penerimaan Sektor Pajak
Jumlah wajib pajak merupakan faktor yang turut mempengaruhi penerimaan sektor pajak, Pertumbuhan penduduk merupakan unsur penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Penduduk yang besar akan menggerakkan berbagai kegiatan ekonomi dan merangsang tingkat output atau produksi agregat yang lebih tinggi, dan pada akhimya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pendapatan nasional. Insukindro (1.994) menyatakan bahwa peningkatan pendapatan nasional akan menaikkan NJOP, sehingga semakin tinggi beban PBB yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Kenaikan NJOP juga dapat menciptakan wajib pajak-wajib pajak baru, di mana masyarakat yang sebelumnya tidak ditetapkan sebagai wajib pajak pada akhirnya menjadi wajib pajak baru. Oleh sebab itu, Insukindro menyimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah wajib pajak berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan PBB. Dengan penjelasan tersebut nampak jelas bahwa pertumbuhan penduduk bila ditangani secara serius akan menambah jumlah wajib pajak yang membayar pajak.

F. Pajak Berperan Penting dan PBB merupakan salah satu pajak tertua yang diberlakukan di Indonesia
Dilihat dari pentingnya pajak itu sendiri, dimana perkembangan dunia usaha dan kondisi umum perekonomian sebagian besar penduduk indonesia telah mengalami perkembangan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk, baik secara material maupun spiritual perlu dilakukan pembangunan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Salah satu wujud kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara, yaitu dengan menggali dan mengembangkan semua sumber penerimaan negara, Terutama dari sektor perpajakan. pajak merupakan kontribusi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) di indonesia, yang berarti berperan sangat besar bagi kelangsungan pembangunan nasional.
Sistem perpajakan yang berlaku sejak zaman kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, yang mengakibatkan adanya pungutan pajak sampai berkali-kali terhadap objek pajak yang sama atau disebut dengan pajak berganda. Oleh karena itu, pemerintah melakukan reformasi perpajakan yang lebih sederhana, Mudah, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, Baik atas pajak pusat maupun pajak daerah. Dengan adanya reformasi pajak ini diharapkan terciptanya format pajak yang tepat untuk dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pajak pusat adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui direktorat jenderal pajak, yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Menurut undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-undang no.34 tahun 2000 pasal 1 (6) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (mardiasmo, 2003). Pajak daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
PBB merupakan salah satu pajak tertua yang diberlakukan di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pajak atas tanah (landrent), yang sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, diganti namanya menjadi Pajak Bumi. Pada tahun 1959, Pajak Bumi kembali diganti namanya menjadi Pajak Hasil Bumi berdasarkan UU No. 11 Prp Tahun 1959.
Pada masa itu, objek pajak yang dikenakan tidak lagi nilai tanah, melainkan hasil yang keluar dari tanah. Sejalan dengan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi kepada pemerintah daerah, Pajak Hasil Bumi kemudian diubah menjadi Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), di mana hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah walaupun pajak itu masih merupakan pajak pusat. Pada tahun 1983, pemerintah mengadakan reformasi pajak untuk pertama kalinya, dan menghasilkan salah satunya UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mulai berlaku secara efektif sejak 1 Januari 1986.

G. Penerimaan PBB Sebagian Besar untuk Pendapatan Daerah
PBB merupakan pajak pusat tetapi hasil penerimaannya sebagian besar diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan imbangan 10 persen untuk pemerintah pusat yang sepenuhnya harus disetor ke kas negara dan sebesar 90 persen yang terdiri dari 10 persen upah pungut; 16,2 person untuk pemerintah daerah propinsi; dan 64,8 persen untuk pemerintah daerah kota dan kabupaten. Hasil penerimaan PBB merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah, yang antara lain dipergunakan untuk menyediakan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah (mardiasmo, 2003). PBB merupakan pajak atas properti yang merupakan penyempurnaan dari berbagai jenis pajak atas properti sebelumnya. PBB pengelolaannya diserahkan kepada dirjen pajak dengan unit operasionalnya adalah kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan (KP PBB). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak langsung, sehingga pemungutannya langsung kepada wajib pajak, dan pada saat terutangnya pajak pada awal tahun berikutnya. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak objektif, Sehingga objek pajak berupa tanah dan atau bangunan menentukan apakah terutang pajak atau tidak.
Mengenai pendapatan dan belanja daerah, menurut peraturan pemerintah republik Indonesia no.56 tahun 2005 tentang dana perimbangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat perimbangan keuangan penerimaan PBB, antara lain: 90% untuk pemerintah daerah yang kemudian dibagi menjadi 16,2% untuk provinsi atau dati I, 64,8% untuk kabupaten/kota atau dati II, serta 9% untuk biaya pemungutan. sedangkan untuk pemerintah pusat sebesar 10% yang kemudian dialokasikan kepada seluruh kabupaten/kota guna memantapkan penerimaan daerah, yaitu sebesar 65% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota dan 35% dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan pbb untuk sektor pedesaan dan perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai rencana penerimaan yang ditetapkan.








BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
PBB merupakan sektor penerimaan pajak yang cukup potensial bagi negara. Khususnya bagi penerimaan APBD yang turut berperan penting dalam pembangunan suatu daerah. Berbagai berita seputar pajak bumi dan bangunan (PBB) menunjukkan adanya situasi yang kondusif pada sektor ini dalam hal penerimaan pajak negara. Melihat adanya potensi pada penerimaan pajak bumi dan bangunan, maka pemerintah dapat terus melakukan peningkatan mutu pelaksanaan dan fungsi pajak dalam sektor pajak bumi dan bangunan,
Situasi yang kondusif ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan negara, dimulai dari penerimaan APBD yang meningkat yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah yang selanjutnya turut berdampak pada pembangunan secara nasional.

B. Saran
Efektivitas penerimaan sektor pajak bumi dan bangunan turut dipengaruhi oleh transparasi dan akuntabilitas penggunaan hasil pajak itu sendiri. Selain adanya berbagai berita mengenai peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak, ada pula berita tentang aparat yang melakukan penyelewengan uang negara hasil pajak yang tentu saja mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Khususnya dalam sektor pajak bumi dan bangunan dimana pada umumnya masyarakat sudah terbiasa untuk membayar PBB secara rutin, maka tentu akan menimbulkan dampak signifikan jika masyarakat tidak mau lagi memenuhi kewajibannya membayar pajak. Sudah menjadi tugas pemerintah untuk berusaha terus membangun kepercayaan dari masyarakat sehingga proses pembayaran pajak hingga penyampaian hasil pajak itu sendiri kembali kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya.


Daftar Pustaka
http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=7773
http://www.pajakbumidanbangunan.com/2010/02/se-15pj2010.html
http://bataviase.co.id/node/202576
http://www.mitrakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=103:pencanangan-intensifikasi-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-tahun-2010&catid=1:latest-news
http://bankskripsi.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-di-kota-blitar-suatu-studi-pada-kantor-pelayanan-pajak-bumi-dan-bangunan-blitar.pdf.doc.htm
http://www.ekon.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=641:penerimaan-pajak-bumi-capai-8454-target-2010&catid=73:kliping-elektronik&Itemid=546

0 komentar:

Poskan Komentar