Selasa, 24 Mei 2011

Utang Negara

BAB I
PENDAHULUAN
Buku Statistik Utang Indonesia yang diterbitkan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia mencatat, hutang Negara naik sebesar USD 31, 6 miliar selama lima tahun. Utang itu mencakup utang pemerintah, Bank Indonesia serta data utang swasta.
Pada tahun 2004, jumlah utang luar negeri Indonesia sebesar USD 141,2 miliar. Namun, selang lima tahun, hutang itu naik menjadi USD 172,8 miliar. Peningkatan itu terjadi baik pada utang luar negeri pemerintah maupun swasta.
Walau jumlah utang meningkat, namun pada periode yang sama produk domestik bruto (PDB) berhasil naik. PDB Indonesia naik cukup besar yakni sekitar 113,3 persen menjadi USD 549,2 miliar. Dalam buku itu terlihat, secara umum beberapa indikator beban utang luar negeri Indonesia telah memperlihatkan perbaikan signifikan.
Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB tercatat terus menurun. Pada tahun 1998 tercatat sebesar 150 persen, kemudian pada tahun 2004 turun menjadi 54,9 persen dan menjadi 31,5 persen pada tahun 2009.
Rasio utang terhadap ekspor juga tercatat mengalami penurunan secara signifikan. Dari 179,7 persen pada tahun 2004 pada tahun 2009 turun menjadi 121,4 persen.
Di buku itu juga debt service ratio Indonesia tampak berfluktuasi. Pada tahun 2004, debt service ratio mencatat angka tertinggi 30,1 persen, kemudian pada tahun 2009 debt service ratio turun menjadi 22,7 presen.
Sementara itu, nilai rasio utang pemerintah terhadap PDB yang merupakan cerminan dari kebijakan fiscal pemerintah juga mengalami penurunan. Rasio total utang pemerintah terhadap PDB per 31 Desember 2009 menjadi 29 persen. Sebelumnya, pada tahun 2005 sebesar 47 persen dan pada tahun 2000 sebesar 89 persen.


BAB II
ISI
A. Rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir April 2010
Sejak krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia terus menerus dibelit oleh utang. Kurang lebih separuh dari anggaran negaranya adalah untuk pembayaran utang. Utang pemerintah Indonesia sampai akhir April 2010 tercatat sebesar Rp 1.588,02 triliun, jumlah ini turun dibandingkan dengan total utang pemerintah per akhir 2009 yang nilainya Rp 1.590,66 triliun. Namun penurunan jumlah utang ini lebih dikarenakan penguatan nilai tukar rupiah. Sebab dalam mata uang dolar AS, jumlah utang pemerintah justru meningkat cukup banyak. Per 30 April 2010, utang pemerintah mencapai US$ 176,21 miliar, naik dari posisi akhir Desember 2009 yang sebesar US$ 169,22 miliar (data yang dirilis Ditjen Pengelolaan Utang Kemenkeu yang dikutip detikFinance, Sabtu, 29/5/2010).
Utang tersebut terdiri dari pinjaman US$ 63,54 miliar dan surat berharga US$ 112,67 miliar. Dengan menggunakan PDB Indonesia yang sebesar Rp 6.253,79 triliun, maka rasio utang Indonesia tercatat sebesar 25%.
Sementara rincian pinjaman yang diperoleh pemerintah pusat hingga akhir April 2010 adalah:
* Bilateral : US$ 38,76 miliar
* Multilateral: US$ 21,64 miliar
* Komersial : US$ 3,08 miliar
* Supplier : US$ 60 juta.

Peningkatan signifikan terjadi pada jumlah utang dalam bentuk obligasi yang nilainya meningkat menjadi US$ 176,21 miliar, dari jumlah di akhir 2009 yang sebesar US$ 169,22 miliar.

Secara jumlah utang Indonesia memang meningkat dari tahun ke tahun, namun rasio utang terhadap PDB memang menunjukkan penurunan. Hal itu sejalan dengan terus meningkatnya PDB Indonesia.
Berikut catatan utang pemerintah pusat sejak tahun 2000 berikut rasio utangnya terhadap PDB:
* Tahun 2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
* Tahun 2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
* Tahun 2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
* Tahun 2003: Rp 1.232,04 triliun (61%)
* Tahun 2004: Rp 1.299,50 triliun (57%)
* Tahun 2005: Rp 1.313,29 triliun (47%)
* Tahun 2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
* Tahun 2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
* Tahun 2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
* Tahun 2009: Rp 1.589,78 triliun (28%)
* Februari 2010: Rp Rp 1.588,01 triliun (25%)

B. Jumlah dan asal utang Indonesia
Utang luar negeri Indonesia lebih didominasi oleh utang swasta. Berdasarkan data di Bank Indonesia, posisi utang luar negeri pada Maret 2006 tercatat US$ 134 miliar, pada Juni 2006 tercatat US$ 129 miliar dan Desember 2006 tercatat US$ 125,25 miliar. Sedangkan untuk utang swasta tercatat meningkat dari US$ 50,05 miliar pada September 2006 menjadi US$ 51,13 miliar pada Desember 2006.
Negara-negara donor bagi Indonesia adalah:
1. Jepang merupakan kreditur terbesar dengan USD 15,58 miliar.
2. Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar USS 9,106 miliar
3. Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 8,103 miliar.
4. Jerman dengan USD 3,809 miliar, Amerika Serikat USD 3,545 miliar
5. Pihak lain, baik bilateral maupun multilateral sebesar USD 16,388 miliar.

C. Pembayaran Utang
Utang luar negeri pemerintah memakan porsi anggaran negara (APBN) yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan, dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun. Jumlah utang negara Indonesia kepada sejumlah negara asing (negara donor)di luar negeri pada posisi finansial 2006, mengalami penurunan sejak 2004 lalu sehingga utang luar negeri Indonesia kini 'tinggal' USD 125.258 juta atau sekitar Rp1250 triliun lebih.
Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan pelunasan utang kepada IMF. Pelunasan sebesar 3,181,742,918 dolar AS merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Ada tiga alasan yang dikemukakan atas pembayaran utang tersebut, adalah meningkatnya suku bunga pinjaman IMF sejak kuartal ketiga 2005 dari 4,3 persen menjadi 4,58 persen; kemampuan Bank Indonesia (BI) membayar cicilan utang kepada IMF; dan masalah cadangan devisa dan kemampuan kita (Indonesia) untuk menciptakan ketahanan.

D. Hubungan Utang Luar Negeri dengan Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Utang luar negeri menunjukkan adanya krisis ekonomi di Indonesia. Sejak krisis, angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Berdasar data Badan Pusat Statistik Nasional Indonesia (BPS) bahwa 17,7 persen atau 39 juta penduduk Indonesia tergolong kategori penduduk miskin. Pengangguran sebanyak 10,4 persen. Diantara 100 juta angkatan kerja menganggur, 10,5 juta pengangguran terbuka.
E. Perbaikan ekonomi makro
Adanya perbaikan ekonomi makro ditandai dengan:
1. Rendahnya angka inflasi pada September 2006 yang hanya mencapai 0,38 persen yang membuat ekspektasi inflasi tahun 2006 kembali satu digit dibawah 8 persen.
2. Pembayaran utang yang berimbang (balance of payment) yang membaik
3. Nilai tukar rupiah yang cukup stabil, yaitu sebesar Rp.9.200 per USD.
Angka-angka tersebut cukup menjanjikan bagi peningkatan perekonomian.

F. Utang Negara sebagai masalah internasional
Utang Negara merupakan suatu masalah yang termasuk dalam masalah internasional. Para pemimpin Grup-20 yang terdiri dari negara maju dan makmur beserta negara berkembang berupaya membuat sebuah kesepakatan bersama dalam KTT G-20, Minggu, 26 Juni 2010 untuk melanjut kebangkitan kembali ekonomi dunia melalui pemangkasan level utang negara.
Presiden AS Barack Obama, pemimpin negara-negara yang Presiden China Hu Jintao dan tergabung dalam kekuatan Grup-20 berkumpul untuk keempat kalinya sejak krisis keuangan yang melanda AS pada 2007. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang berjalan lamban di antara negara-negara maju, Washington khawatir solusi yang dilakukan Eropa dalam mengatasi krisis keuangan melalui pemangkasan utang dapat berdampak buruk bagi pemulihan krisis. Kekhawatiran ini Juga disampaikan oleh sejumlah pemimpin negara G-20, temasuk PM India Manmohan Singh.
Namun sejumlah pemimpin dunia lainnya menginginkan adanya persamaan pemahaman dalam mengatasinya. Presiden AS Barack Obama mengatakan, "Kita mempunyai satu tujuan, untuk memastikan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi sehingga se-mua orang dapat bekerja." Para pemimpin G-20 dijadwalkan akan menyampaikan langkah kongkrit untuk separuh defisit sektor publik dalam tiga tahun dan membuat stabilitas utang pemerintah, di samping itu mereka juga akan memahami langkah tersebut dimulai dengan kecepatan yang beragam, menurut draft komunike yang diterima Reuters. Dokumen tersebut juga mengakui setelah penurunan itu, pemulihan ekonomi di sejumlah negara akan bervariasi dan adanya keseimbangan yang dibuluhkan antara kembali melakukan pengetatan anggaran dan melanjutkan pertumbuhan.
Beban utang
Lebih dari itu, sumber utama pertumbuhan bukanlah di tangan negara-negara maju, namun negara-negara seperti China dan negara lain yang mempunyai pasar besar. Meskipun negara tersebut juga mengkhawatirkan benyaknya utang di sejumlah negara-negara industri.Angka rata-rata utang negara-negara maju didalam G-20 dapat mencapai 107,7 persen dari GDP tahun ini. hampir tiga kali lipat dari dari negara-negara berkembang dalam G-20, yaitu sebesar 37 perseri. Angka tersebut merupakan kenaikan besar setelah krisis tahun 2007 yang saat itu mencapai 80,2 persen GDP.
Para pemimpin G"-20juga berkomitmen untuk memperketat kebutuhan modal perbankan dan menyambut pernyataan terbaru Beijing bahwa pihaknya akan membuat nilai tukat mata uang Yuan lebih fleksibel, sehingga dapal menaikkan nilai tukar mata uang tersebut dan membuat persaingan pasar lebih adil dalam perdagangan dunia.Pertemuan G-20 belangsung hari Sabtu dimulai dengan makan malam bersama di jantung Kota Toronto, Kanada, namun pertemuan itu harus berhadapan dengan sejumlah demonstran yang melempari kaca-kaca jendela dan membakar sejumlah mobil milik aparat keamanan, sedikitnya 400 orang telah ditangkap akibat demonstrasi damai yang berujung pada kericuhan itu.
Namun tanda-tanda komitmen yang mempersatukan negara-negara yang tergabung dalam G-20 untuk mengatasi krisiskeuangan pada tahun lalu, sudah tidak kuat lagi karena sejumlah negara tampak menarik diri.Jerman, Perancis dan Inggris berencana mem ungu tpajal3ari perbankan untuk menyelamatkan sektor keuangan jika terjadi krisis, namun Kanada dan sejumlah negara-negara berkembang menolak untuk melakukan langkah seperti itu.Dalam draft komunike tersebut menunjukkan setiap negara diberi pilihan untuk memilih antara, memungut pajak perbankan untuk mengatasi kebutuhan txulouL atau memperketat aturan pada modal perbankan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasional,
Ketergantungan pada utang luar negeri dan intervensi asing membelenggu Indonesia untuk bisa membuat lompatan-lompatan jauh ke depan dalam perbaikan ekonomi. Benarkah Indonesia sekarang ini mengalami apa yang disebut sebagai Fisher’s Paradox?
Mengapa semakin besar utang luar negeri yang dibayar, semakin besar akumulasi utang? Benarkah kita sudah merdeka secara ekonomi?
Seorang panelis pada Diskusi ”Sewindu Reformasi Mencari Visi Indonesia 2030” pekan lalu mengatakan, sampai sekarang ia tidak melihat ada keinginan dan komitmen jelas dari pemerintah untuk menghentikan ketergantungan pada utang atau keluar dari jerat utang.
Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya langkah signifikan yang ditempuh pemerintah untuk mengurangi beban utang luar negeri. Mulai dari langkah moderat dengan menolak utang baru hingga langkah paling radikal meminta penghapusan utang, atau bahkan melakukan pembangkangan dengan mengemplang utang karena sebagian utang luar negeri yang ada saat ini dianggap sebagai utang najis (odious debt).
Alih-alih meminta penghapusan utang, sekadar mempercepat pelunasan utang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) pun pemerintah terkesan berat hati. Tahun lalu, keberatan untuk mempercepat pelunasan utang kepada IMF dikemukakan antara lain oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah.
Menurut Gubernur BI, meskipun tidak dapat digunakan, dana IMF yang masih tersisa sebesar 7,8 miliar dollar AS bisa diputar oleh BI untuk menambah penghasilan pemerintah.
Tahun ini, setelah IMF menaikkan suku bunga pinjaman dari 3,5 menjadi 4,5 persen, keberatan untuk mempercepat pelunasan utang IMF disuarakan langsung oleh pejabat Departemen Keuangan. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution mengatakan pelunasan utang kepada IMF dapat memancing para spekulan untuk menarik dana mereka dari Indonesia.
Sikap ini dinilai sebagai upaya mempertahankan intervensi IMF di negeri ini. Sikap pemerintah yang menolak anjuran Koalisi Anti-Utang agar menghapuskan utang lama dan menolak utang baru juga sangat bertolak belakang dengan kecenderungan internasional yang semakin kritis terhadap utang. Kritik tidak hanya muncul berkaitan dengan efektivitas utang itu sendiri, tetapi juga sisi kelembagaannya, sisi ideologi, serta implikasi sosial politiknya.
Dari efektivitas, secara internal utang luar negeri tidak hanya menghambat tumbuhnya kemandirian ekonomi negara-negara pengutang. Utang juga mengakibatkan kontraksi belanja sosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan ekonomi (Pearson, 1969; Kindleberger dan Herrick, 1997; Todaro, 1987).
Secara eksternal, utang luar negeri juga meningkatkan ketergantungan negara-negara Dunia Ketiga pada pasar luar negeri, modal asing, dan juga pada tradisi pembuatan utang luar negeri secara berkesinambungan (Payer, 1974; Gelinas, 1998).
Dari sisi kelembagaan, lembaga-lembaga keuangan multilateral penyalur utang luar negeri, seperti IMF, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia (ADB) sendiri dinilai tidak transparan dan tidak akuntabel. Mereka dianggap sebagai kepanjangan tangan negara-negara negara-negara maju pemegang saham utama lembaga-lembaga tersebut, untuk mengintervensi negara-negara pengutang (Rich, 1999; Stiglitz, 2002; Pincus dan Winters, 2004).
Dari sisi ideologi, utang luar negeri dituding telah dipakai oleh negara-negara kreditor, terutama AS, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia dan ”menguras dunia” (Erlerm, 1989). Dari sisi implikasi sosial politik, utang luar negeri dicurigai sengaja dikembangkan oleh negara-negara kreditor untuk mengintervensi negara-negara pengutang.
Secara tidak langsung, utang dianggap juga bertanggung jawab atas lahirnya rezim-rezim diktator, kerusakan lingkungan, meningkatnya tekanan migrasi, perdagangan obat-obatan terlarang, serta terjadinya konflik dan peperangan (Gilpin, 1987; George, 1992; Hanton, 2000).
Masalah utang luar negeri sebenarnya bukan masalah baru bagi Indonesia, karena Indonesia sudah menjadi pelanggan utang, bahkan sebelum merdeka. Tetapi, utang baru menjadi masalah serius setelah terjadi transfer negatif bersih (utang yang diterima lebih besar dibandingkan cicilan pokok dan bunga utang yang harus dibayar setiap tahun) dalam transaksi utang luar negeri pemerintah pada tahun anggaran 1984/1985.
Tahun 1950, utang pemerintah tercatat 7,8 miliar dollar AS, terdiri dari utang warisan Hindia Belanda 4 miliar dollar AS dan utang luar negeri baru 3,8 miliar dollar AS.
Pada awal kemerdekaan, sikap Soekarno-Hatta sebagai Bapak Pendiri Bangsa cenderung mendua. Di satu sisi, mereka memandang utang luar negeri sebagai sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain, mereka mewaspadai kemungkinan penggunaan utang luar negeri sebagai sarana untuk mencederai kedaulatan Indonesia sehingga mereka cenderung menetapkan persyaratan cukup ketat dalam membuat utang luar negeri.
Syarat tersebut, negara kreditor tidak boleh mencampuri urusan politik dalam negeri, dan suku bunga tidak lebih dari 3-3,5 persen per tahun. Selain itu, jangka waktu utang cukup lama, untuk keperluan industri 10-20 tahun dan untuk pembangunan infrastruktur lebih lama lagi (Hatta, 1970).
Jadi, selain melihat utang luar negeri sebagai sebuah transaksi ekonomi, mereka dengan sadar memasukkan biaya politik sebagai pertimbangan dalam berutang. Sikap ini pula yang membuat Soekarno waktu itu dengan gagah, berani mengatakan ”go to hell with your aid” kepada AS yang berusaha mengaitkan utang dengan tekanan politik.
Pemutus lingkaran setan?
Pasca-Soekarno, utang mengalami pembengkakan secara dramatis. Orde Baru, dipelopori oleh kelompok orang-orang terbaik yang disebut Mafia Berkeley, menganggap utang luar negeri sebagai salah satu langkah tepat untuk memutus lingkaran setan kemiskinan melalui pembangunan besar-besaran (the big push theory), yang di antaranya dibiayai dengan utang.
Total utang yang pada akhir era Soekarno baru sebesar 6,3 miliar dollar AS (terdiri dari 4 miliar dollar AS warisan Hindia Belanda dan 2,3 miliar dollar AS utang baru) membengkak menjadi 54 miliar dollar AS pada akhir pemerintahan Soeharto.
Selama dua tahun era BJ Habibie, utang bertambah lagi 23 miliar dollar AS menjadi 77 miliar dollar AS. Sekarang ini total utang luar negeri sekitar 78 miliar dollar AS. Ditambah utang dalam negeri, pada pascakrisis 1997, total utang Indonesia pernah mencapai sekitar Rp 2.100 triliun.
Dengan total utang Rp 1.318 triliun dan jumlah penduduk sekitar 210 juta jiwa sekarang ini, setiap penduduk Indonesia (termasuk bayi baru lahir) terbebani utang sekitar Rp 7 juta.
Sementara kekayaan alam dan kemandirian serta kapasitas kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus tersandera oleh beban membayar cicilan dan bunga utang yang menyita hingga sepertiga sendiri anggaran belanja APBN. Posisi Utang Rp 1.318 ini terdiri dari Rp 636,6 triliun utang dalam negeri dan 76,6 miliar dollar AS utang luar negeri.
Hasil penelitian Reinhard, Rogoff, dan Savastano tahun 2003 (Almizan Ulva, 2004), batas aman rasio utang luar negeri (pemerintah dan swasta) terhadap PDB negara berkembang adalah 15-20 persen.
Apabila seluruh portofolio utang pemerintah dikonversi menjadi utang luar negeri, menurut Almizan Ulva—peneliti dari Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja Sama Internasional Depkeu—rasio utang luar negeri pemerintah terhadap PDB (tahun dasar 2000) pada 2004 adalah sebesar 52,2 persen. Tingginya angka ini menyebabkan risiko gagal bayar (default) Indonesia juga tinggi.












BAB III
PENUTUP

Kesimpulan
Untuk bisa menatap 2030 sebagai bangsa bermartabat dan berdaulat, tidak diintervensi kekuatan atau kepentingan luar, kita harus berani membebaskan diri dari utang yang bersamanya ada persyaratan yang mengikat kebebasan kita untuk mengatur ekonomi dalam negeri kita sendiri sesuai dengan kebutuhan lokal dan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kalaupun tidak langkah drastis seperti mengemplang utang, setidaknya ada semacam konsensus nasional untuk menghentikan tradisi membuat utang baru. Visi soal utang dan kemandirian ekonomi ini yang belum ada sekarang ini.
Sebenarnya utang luar negeri masih bisa diterima selama itu digunakan dengan baik untuk membangun ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta tidak mengakibatkan beban berlebihan pada keuangan negara dan tidak diembel-embeli dengan persyaratan yang memberatkan. Akan tetapi, yang terjadi di Indonesia, utang banyak bocor sehingga sasaran yang ingin dituju melalui strategi big push theory juga tidak tercapai.
Prinsip gali lubang tutup lubang masih terjadi karena untuk membayar utang lama, pemerintah harus terus membuat utang baru. Akibat salah kelola utang, Indonesia dalam lingkaran setan perangkap utang (debt trap). Sebuah kajian independen Bank Dunia pernah menyebutkan, sekitar 30 persen utang luar negeri dikorupsi oleh rezim berkuasa pada era Soeharto sehingga kemudian muncul anggapan utang itu utang ”najis” yang tidak pantas dibayar.
Tudingan bahwa lembaga seperti IMF dan Bank Dunia diboncengi kepentingan perusahaan-perusahaan dari negara-negara kreditor juga diakui oleh AS. Selama kurun tahun 1980-an hingga awal 1990-an saja, IMF sudah menerapkan program penyesuaian struktural di lebih dari 70 negara berkembang yang mengalami krisis finansial. Setiap tahun, Bank Dunia juga memberikan sekitar 40.000 kontrak kepada perusahaan swasta. Sebagian besar kontrak ini jatuh ke perusahaan-perusahaan dari negara-negara maju.
Departemen Keuangan AS mengaku, untuk setiap dollar AS yang dikontribusikan AS ke lembaga-lembaga multilateral, perusahaan-perusahaan AS menerima lebih dari dua kali lipat jumlah itu dari kontrak-kontrak pengadaan untuk program-program atau proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman lembaga-lembaga tersebut.
Ini bukan hanya terjadi pada pinjaman multilateral. Pinjaman bilateral, seperti dari Jepang, pun biasanya diikuti persyaratan sangat ketat menyangkut penggunaan komponen, barang, jasa (termasuk konsultan), dan kontraktor pelaksana untuk pelaksanaan proyek. Melalui modus ini, selain bisa me-recycle ekses dana yang ada di dalam negerinya, Jepang sekaligus bisa menggerakkan perusahaan dalam negerinya yang lesu lewat pengerjaan proyek-proyek yang dibiayai dengan dana utang ini.ngutang
Dari pinjaman yang disalurkannya ini, dana yang mengalir kembali ke Jepang dan negara-negara maju lain sebagai kreditor jauh lebih besar ketimbang yang dikucurkan ke Indonesia sebagai pengutang. Dus Indonesia sebagai negara debitor justru menyubsidi negara-negara kaya yang menjadi kreditornya.
Yang belum terlihat sampai sekarang memang keinginan atau komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk mengurangi utang. Memang benar banyak negara lain berutang. Bahkan, AS yang besar itu pun memiliki utang sangat besar. Tetapi, mereka memiliki kapasitas untuk membayar.
Seperti kata seorang panelis, kemandirian hanya bisa dibangun jika kita bisa menolong diri sendiri. Dalam kaitan dengan utang, mungkin menolong diri sendiri untuk keluar dari jebakan utang.
Hal ini terbuka untuk dilakukan dengan cadangan devisa yang kini sekitar 43 miliar dollar AS. Namun, tampaknya pemerintah tidak mengambil kesempatan itu, seperti juga mereka tidak pernah memaksimalkan diplomasi utang untuk mengurangi beban utang yang ada.

Daftar Pustaka
http://www.pajakbumidanbangunan.com/2009/04/116-bagi-hasil-pbb.html
http://www.pajakbumidanbangunan.com/2010/02/se-15pj2010.html
http://bataviase.co.id/node/202576
http://www.mitrakab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=103:pencanangan-intensifikasi-pajak-bumi-dan-bangunan-pbb-tahun-2010&catid=1:latest-news
http://bankskripsi.com/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan-di-kota-blitar-suatu-studi-pada-kantor-pelayanan-pajak-bumi-dan-bangunan-blitar.pdf.doc.htm
http://www.ekon.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=641:penerimaan-pajak-bumi-capai-8454-target-2010&catid=73:kliping-elektronik&Itemid=546
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/self-publishing/2002418-penerimaan-pajak-bumi-dan-bangunan/
http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=7773

0 komentar:

Poskan Komentar