Selasa, 20 September 2011

Administrasi Pembangunan (Tugas Mid saya)

1. Konsep pemahaman administrasi pembangunan melalui sudut pandang sistem administrasi negara: Administrasi pembangunan (Kristiadi, 1994) sebenarnya merupakan salah satu paradigma administrasi negara yaitu paradigma yg berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan tersebut, Administrasi Pembangunan adalah ”Administrasi Negara yg mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian”. Oleh karena itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya. Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi: Pertama penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yg meliputi: upaya penyempurnaan organisasi pembinaan lembaga yg diperlukan kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut the development of administration (pembangunan administrasi) yg kemudian lbh dikenal dgn istilah “Administrative Reform” (reformasi admnistrasi). Kedua perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif. Ini disebut the administration of development (Administrasi utk pembangunan). Administrasi utk pembangunan (the development of administration) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif. Ketiga pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat. b. Konsep administrasi pembangunan dari sudut pandang manjemen pembangunan: Perlunya manajemen dalam pembangunan, untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Administrasi dipandang dari segi manajemen pembangunan menunjukkan pentingnya perencanaan. Fungsi perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggungjawab atas berbagai pilihan-pilihan terutama yang bersifat trade-off dari kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak selalu mudah dan menyenangkan. perubahan dan pembaharuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional semakin diperlukan dan harus menjadi sinergi dalam tatatan perundangundangan dan peraturan penjelasnya. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua fungsi itu telah dibakukan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian diikuti oleh penjelasan lebih lanjut dalam PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Perencanaan pembangunan dalam tinjauan manajemen pembangunan dipandang sebagai proses meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan. 2. a. Konsep administrasi pembangunan melalui sudut pandang administration of public: Administration of public, menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif mengatur dan mengabil keputusan, masyarakat di asumsikan sebagai masyarakat yang pasif dan hanya menurut saja. Dengan konsep tersebut, administrasi pembangunan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Baik itu dalam pembuatan pengaturan maupun pelaksanaan. Pihak lain selain pemerintah tidak ikut campur tangan dalam urusan pembangunan. Masyarakat lebih dianggap sebagai penonton. Pemerintah sendiri yang berupaya untuk membuat anggaran dan melakasanakannya secara efektif dan efisien dengan memfokuskan pada pencapaian tujuan administrasi negara. b. konsep administrasi pembangunan dari sudut pandang administration for public? Administration for public menunjukan suatu konteks yang lebih maju, dimana pemerintah lebih berperanan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (Service provider). Di sini di asumsikan bahwa pemerintah lebih responsive atau lebih tanggap terhadap apa yang di butuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan konsep ini, administrasi pembangunan dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Jadi, dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah, aspirasi rakyat yang utama harus didengarkan karena pelayanan publik diutamakan dalam konsep ini. Pemerintah bergerak dan berperan aktif dalam pembangunan untuk melayani masyarakat. c. konsep administrasi pmbangunan dari sudut pandang administration by public? Administration by public, merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk itu. Dalam, hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada “empowerment” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidup nya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Dengan konsep ini, administrasi pembangunan mementingkan peran serta aktif dari seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah yang bergerak sebagai fasilitator menginginkan pergerakan dari rakyat. Perencanaan pengorganisasian baik di pusat maupun dedsentralisasi ke daerah terus menerus diupayakan agar tercipta suatu konidisi yang mendukung produktivitas pembangunan yang disumbangkan oleh seluruh masyarakat. 3. Pembangunan sistem administrasi pembangunan dari sistem organisasi secara nasional, provinsi, dan kota? Administrasi pembangunan dari sisem organisasi berhubungan dengan konteks nasional, provinsi dan kota. Dalam kaitannya dengan dimensi ruang dan daerah, pengorganisasian harus dapat mencari jawaban tentang bagaimana pembangunan dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan, tetapi dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang cukup pada daerah dan masyarakatnya. Aspek pengorganisasian melaui dimensi ruang itu sendiri, antara lain: Regionalisasi atau perwilayahan, Ruang, akan tercermin dalam penataan ruang , Otonomi daerah , Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Sebagai implikasi dari dimensi administrasi dalam pembangunan daerah yang dikaitkan dengan kemajemukan adalah dimungkinkannya keragaman dalam kebijaksanaan Untuk tingkat nasional sebagai pusat pembangunan, sistem organisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk provinsi dan daerah dapat dilakukan desentralisasi dalam administrasi pembangunan yang meliputi aspek berikut:  Kewenangan yang dimiliki  Kemampuan sumberdaya (manusia, alam dan teknologi)  Demokrasi dan partisipasi lokal  Kondisi ekonomi, sosial, politik dan kekuasaan lokal  Kinerja pembangunan yang berbeda 4. Pembangunan sistem manajemen perencanaan secara nasional, provinsi, lokal: Dalam sistem administrasi pembangunan diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan sebagai bagian dari fungsi manajemen pemerintahan, apabila dapat memenuhi persyaratan bagi dan dapat membuktikan bahwa kehadiran dan kiprahnya dapat lebih memantapkan terselengggaranya manajemen pemerintahan yang baik (good governance), tentunya masih sangat diperlukan dan legitimate. Demikian pula halnya dengan lembaga-lembaga perencanaan, baik pada tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, keberadaannya masih diperlukan untuk mewadahi berbagai kegiatan perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor, lembaga, dan kawasan yang perlu dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan yang dituntut publik untuk menunjukan akuntabilitasnya, perencanaan pembangunan harus senantiasa mengindahkan dan dapat membuktikan kredibilitasnya dalam membumikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu, dalam suasana yang sering dihinggapi ketidakpastian perkembangan internal dan eksternal dewasa ini, apakah akibat perubahan pola hubungan kelembagaan dan kewenangan desentralisasi dalam kehidupan nasional atau pun karena fluktuasi perkembangan ekonomi dan keuangan dalam perekonomian internasional yang juga mempengaruhi aktivitas lokal, fungsi perencanaan adalah memberikan gambaran obyektif mengenai perkembangan yang terjadi atau pun mungkin terjadi dan tawaran langkah-langkah yang lebih pasti ke arah pemantapan pemulihan ekonomi dan terselenggaranya kembali pembangunan bangsa di seluruh sektor, kawasan, dan wilayah negara. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Perda; 2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Perda 3. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah pusat. Kompleksitas dan dinamika perencanaan pembangunan semakin mengemuka pada era Otonomi Daerah yang dewasa ini ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang besar kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Dengan perkataan lain, kewenangan yang luas dan nyata dalam “mengatur dan mengurus” masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan Daerah telah dilimpahkan Pusat kepada Daerah Kabupaten dan Kota telah menimbulkan tantangan tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan. 5. Pembangunan sistem administrasi keuangan dengan sistem anggaran pembangunan? Sistem anggaran pembangunan yang efektif dan efisien dapat terwujud apabila manajemen pembangunan terlaksana dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, rencana pembangunan lima tahun (repelita) dijabarkan lebih jauh ke dala1.  Konsep pemahaman administrasi pembangunan melalui sudut pandang  sistem administrasi negara:
Administrasi pembangunan (Kristiadi, 1994) sebenarnya merupakan salah satu paradigma administrasi negara yaitu paradigma yg berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan tersebut,  Administrasi Pembangunan adalah ”Administrasi Negara yg mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian”.  Oleh karena itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya.
Bintoro Tjokroamidjojo (1995) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi:
Pertama penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yg meliputi: upaya penyempurnaan organisasi pembinaan lembaga yg diperlukan kepegawaian dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya. Ini disebut the development of administration (pembangunan administrasi) yg kemudian lbh dikenal dgn istilah “Administrative Reform” (reformasi admnistrasi).
Kedua perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaan secara efektif. Ini disebut the administration of development (Administrasi utk pembangunan). Administrasi utk pembangunan (the development of administration) dapat dibagi atas dua; yaitu; (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan (b) pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara efektif.
Ketiga pencapaian tujuan-tujuan pembangunan tak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.

b. Konsep administrasi pembangunan dari sudut pandang manjemen pembangunan:
Perlunya manajemen dalam pembangunan, untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya pasti menghadapi berbagai permasalahan dan kendala yang kompleks. Administrasi dipandang dari segi manajemen pembangunan menunjukkan pentingnya perencanaan. Fungsi perencanaan diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan mekanisme pengambilan keputusan yang rasional dan bertanggungjawab atas berbagai pilihan-pilihan terutama yang bersifat trade-off dari kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak selalu mudah dan menyenangkan.
perubahan dan pembaharuan dalam pengelolaan keuangan dan sistem perencanaan pembangunan nasional semakin diperlukan dan harus menjadi sinergi dalam tatatan perundangundangan dan peraturan penjelasnya. Oleh karena itu, harmonisasi antara kedua fungsi itu telah dibakukan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang kemudian diikuti oleh penjelasan lebih lanjut dalam PP Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Perencanaan pembangunan dalam tinjauan manajemen pembangunan dipandang sebagai proses meningkatkan efisiensi anggaran untuk pembangunan.

2. a. Konsep administrasi pembangunan melalui sudut pandang administration of public:
Administration of public, menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif mengatur dan mengabil keputusan, masyarakat di asumsikan sebagai masyarakat yang pasif dan hanya menurut saja. Dengan konsep tersebut, administrasi pembangunan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Baik itu dalam pembuatan pengaturan maupun pelaksanaan. Pihak lain selain pemerintah tidak ikut campur tangan dalam urusan pembangunan. Masyarakat lebih dianggap sebagai penonton. Pemerintah sendiri yang berupaya untuk membuat anggaran dan melakasanakannya secara efektif dan efisien dengan memfokuskan pada pencapaian tujuan administrasi negara.
b. konsep administrasi pembangunan dari sudut pandang administration for public?
Administration for public menunjukan suatu konteks yang lebih maju, dimana pemerintah lebih berperanan dalam mengemban misi pemberian pelayanan publik (Service provider). Di sini di asumsikan bahwa pemerintah lebih responsive atau lebih tanggap terhadap apa yang di butuhkan masyarakat dan lebih mengetahui cara terbaik untuk memberi pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan konsep ini, administrasi pembangunan dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Jadi, dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah, aspirasi rakyat yang utama harus didengarkan karena pelayanan publik diutamakan dalam konsep ini. Pemerintah bergerak dan berperan aktif dalam pembangunan untuk melayani masyarakat.
c. konsep administrasi pmbangunan dari sudut pandang administration by public?
Administration by public, merupakan suatu konsep yang sangat berorientasi kepada pemberdayaan masyarakat, lebih mengutamakan kemandirian dan kemampuan masyarakat karena pemerintah memberi kesempatan untuk itu. Dalam, hal ini, kegiatan pemerintah lebih mengarah kepada “empowerment” yaitu pemerintah berupaya memfasilitasi masyarakat agar mampu mengatur hidup nya tanpa harus sepenuhnya tergantung terus-menerus kepada pemerintah. Dengan konsep ini, administrasi pembangunan mementingkan peran serta aktif dari seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah yang bergerak sebagai fasilitator menginginkan pergerakan dari rakyat. Perencanaan pengorganisasian baik di pusat maupun dedsentralisasi ke daerah terus menerus diupayakan agar tercipta suatu konidisi yang mendukung produktivitas pembangunan yang disumbangkan oleh seluruh masyarakat. 

3. Pembangunan sistem administrasi pembangunan dari sistem organisasi secara nasional, provinsi, dan kota?
Administrasi pembangunan dari sisem organisasi berhubungan dengan konteks nasional, provinsi dan kota. Dalam kaitannya dengan dimensi ruang dan daerah, pengorganisasian harus dapat mencari jawaban tentang bagaimana pembangunan dapat tetap menjaga persatuan dan kesatuan, tetapi dengan memberikan kewenangan dan tanggung jawab yang cukup pada daerah dan masyarakatnya.
Aspek pengorganisasian melaui dimensi ruang itu sendiri, antara lain: Regionalisasi atau perwilayahan, Ruang, akan tercermin dalam penataan ruang , Otonomi daerah , Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
Sebagai implikasi dari dimensi administrasi dalam pembangunan daerah yang dikaitkan dengan kemajemukan adalah dimungkinkannya keragaman dalam kebijaksanaan 
Untuk tingkat nasional sebagai pusat pembangunan, sistem organisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan untuk provinsi dan daerah dapat dilakukan desentralisasi dalam administrasi pembangunan yang meliputi aspek berikut:
Kewenangan yang dimiliki 
Kemampuan sumberdaya (manusia, alam dan teknologi)
Demokrasi dan partisipasi lokal 
Kondisi ekonomi, sosial, politik dan kekuasaan lokal 
Kinerja pembangunan yang berbeda 

4. Pembangunan sistem manajemen perencanaan secara nasional, provinsi, lokal:
Dalam sistem administrasi pembangunan diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan sebagai bagian dari fungsi manajemen pemerintahan, apabila dapat memenuhi persyaratan bagi dan dapat membuktikan bahwa kehadiran dan kiprahnya dapat lebih memantapkan terselengggaranya manajemen pemerintahan yang baik (good governance), tentunya masih sangat diperlukan dan legitimate. Demikian pula halnya dengan lembaga-lembaga perencanaan, baik pada tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, keberadaannya masih diperlukan untuk mewadahi berbagai kegiatan perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor, lembaga, dan kawasan yang perlu dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, dan berkesinambungan. Sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan yang dituntut publik untuk menunjukan akuntabilitasnya, perencanaan pembangunan harus senantiasa mengindahkan dan dapat membuktikan kredibilitasnya dalam membumikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu, dalam suasana yang sering dihinggapi ketidakpastian perkembangan internal dan eksternal dewasa ini, apakah akibat perubahan pola hubungan kelembagaan dan kewenangan desentralisasi dalam kehidupan nasional atau pun karena fluktuasi perkembangan ekonomi dan keuangan dalam perekonomian internasional yang juga mempengaruhi aktivitas lokal, fungsi perencanaan adalah memberikan gambaran obyektif mengenai perkembangan yang terjadi atau pun mungkin terjadi dan tawaran langkah-langkah yang lebih pasti ke arah pemantapan pemulihan ekonomi dan terselenggaranya kembali pembangunan bangsa di seluruh sektor, kawasan, dan wilayah negara.
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau daerah kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
1. Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Perda;
2. Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Perda
3. Rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah pusat.
Kompleksitas dan dinamika perencanaan pembangunan semakin mengemuka pada era Otonomi Daerah yang dewasa ini ditandai dengan pelimpahan kewenangan yang besar kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Dengan perkataan lain, kewenangan yang luas dan nyata dalam “mengatur dan mengurus” masalah-masalah pemerintahan dan pembangunan Daerah telah dilimpahkan Pusat kepada Daerah Kabupaten dan Kota telah menimbulkan tantangan tersendiri yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan.

5. Pembangunan sistem administrasi keuangan dengan sistem anggaran pembangunan?
Sistem anggaran pembangunan yang efektif dan efisien dapat terwujud apabila manajemen pembangunan terlaksana dengan baik. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, rencana pembangunan lima tahun (repelita) dijabarkan lebih jauh ke dalam rencana operasional tahunan yang terdiri atas berbagai sektor, sub-sektor, dan program pembangunan. Rencana operasional tahunan tersebut kemudian dituangkan dalam dan merupakan bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, RAPBN diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi undang-undang tentang APBN.
Salah satu bagian dari proses pembangunan adalah adanya proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengendalian anggaran pembangunan dalam pelaksanaan proyek antara lain dilakukan melalui pengaturan pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung dan pengadaan langsung oleh aparat pemerintah (departemen/lembaga) yang membawahi proyek tersebut. Agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas yang optimal, proses pengadaan tersebut harus memenuhi dan mengikuti persyaratan dan prosedur tertentu serta dikelola menurut sistem manajemen proyek yang baik.
Mantapnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta meningkatnya keterbukaan dalam penyusunan berbagai kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan anggaran, baik dari sumber APBN maupun APBD, merupakan tantangan lainnya untuk meningkatkan efisiensi, sikap tanggap dan peran serta masyarakat,  serta keserasian dan keterpaduan kebijaksanaan dan langkah ke-giatan seluruh unsur aparatur pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka itu, terwujudnya sistem informasi dengan teknologi informatika yang mampu memperluas akses informasi dan dapat memadukan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan tepat untuk pemantauan, pengawasan dan pelaporan termasuk pemanfaatan dana luar negeri, serta untuk peningkatan peran serta masyarakat, merupakan tantangan bagi mantapnya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan.
Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang mengundang peran serta masyarakat, di samping bergantung pada ketepatan dan kejelasan kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan, juga kepada efisiensi dan kelancaran pelayanan aparatur pemerintah. Oleh sebab itu, di samping penyempurnaan prosedural, lebih terwujudnya sikap budaya dan perilaku birokrasi yang bersifat terbuka, melayani, mengayomi dan meneladani, juga merupakan tantangan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
m rencana operasional tahunan yang terdiri atas berbagai sektor, sub-sektor, dan program pembangunan. Rencana operasional tahunan tersebut kemudian dituangkan dalam dan merupakan bagian dari Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, RAPBN diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan menjadi undang-undang tentang APBN. Salah satu bagian dari proses pembangunan adalah adanya proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengendalian anggaran pembangunan dalam pelaksanaan proyek antara lain dilakukan melalui pengaturan pengadaan barang dan jasa yang dapat dilakukan dengan cara pelelangan umum, pelelangan terbatas, penunjukan langsung dan pengadaan langsung oleh aparat pemerintah (departemen/lembaga) yang membawahi proyek tersebut. Agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas yang optimal, proses pengadaan tersebut harus memenuhi dan mengikuti persyaratan dan prosedur tertentu serta dikelola menurut sistem manajemen proyek yang baik. Mantapnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta meningkatnya keterbukaan dalam penyusunan berbagai kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan anggaran, baik dari sumber APBN maupun APBD, merupakan tantangan lainnya untuk meningkatkan efisiensi, sikap tanggap dan peran serta masyarakat, serta keserasian dan keterpaduan kebijaksanaan dan langkah ke-giatan seluruh unsur aparatur pemerintah dan masyarakat. Dalam rangka itu, terwujudnya sistem informasi dengan teknologi informatika yang mampu memperluas akses informasi dan dapat memadukan dan memenuhi kebutuhan informasi secara cepat dan tepat untuk pemantauan, pengawasan dan pelaporan termasuk pemanfaatan dana luar negeri, serta untuk peningkatan peran serta masyarakat, merupakan tantangan bagi mantapnya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian dan pelaksanaan pembangunan. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan yang mengundang peran serta masyarakat, di samping bergantung pada ketepatan dan kejelasan kebijaksanaan dan prosedur pelaksanaan, juga kepada efisiensi dan kelancaran pelayanan aparatur pemerintah. Oleh sebab itu, di samping penyempurnaan prosedural, lebih terwujudnya sikap budaya dan perilaku birokrasi yang bersifat terbuka, melayani, mengayomi dan meneladani, juga merupakan tantangan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

0 komentar:

Poskan Komentar