Kamis, 10 November 2011

Analisis Hubungan Etika dan Administrasi Negara


Etika administrasi negara sangat erat berkaitan dengan etika kehidupan berbangsa. Administrasi negara/publik tidak hanya terbatas pada kumpulan sketsa yang digunakan untuk membenarkan kebijakan pemerintah atau hanya terbatas pada suatu disiplin ilmu saja - putting the ideas (Peter Senge, 1990) tetapi lebih jauh dari itu, administrasi negara dijelaskan Wilson (1978) sebagai suatu upaya untuk menaruh perhatian – concern terhadap pelaksanaan suatu konstitusi ketimbang upaya membuatnya. Jadi sangat jelas bahwa dalam administrasi negara dikenal etika administrasi negara yang tujuannya adalah untuk menyelengarakan kegiatan administrasi negara dengan baik, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Itu berarti, saat etika administrasi negara digunakan dengan baik oleh para penyelenggara negara (administrator) maka etika kehidupan berbangsa pun dapat berlangsung dengan baik, sebaliknya, apabila etika administrasi negara tidak secara benar melandasi setiap pergerakan dalam administrasi negara maka dapat diindikasikan begitu banyaknya masalah yang berdampak pada kehidupan berbangsa. 
Etika sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan dalam kehidupan berbangsa. Khususnya Etika Politik dan Pemerintah. Etika ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif; menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat; menghargai perbedaan; jujur dalam persaingan; ketersediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang; serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara.
Etika politik dan pemerintah ini sangat erat hubungannya dengan etika administasi negara, karena dalam menyelenggarakan suatu negara diperlukan peran positif dari para pejabat elit politik dan pemerintah, saat para politisi dan pemerintah telah bertindak sesuai dengan etika administrasi negara, maka dapat diperkirakan etika politik dan pemerintah pun berlangsung dengan baik, karena dua komponen ini berhubungan satu sama lain. 
Sebaliknya, saat etika administrasi negara tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tercipta suatu ketidakseimbangan yang berujung pada masalah-masalah kompleks yang sulit diselesaikan di Indonesia. Karena pada saat ini, dimana seharusnya Indonesia yang menganut sistem demokrasi dapat lebih baik dengan perspektif dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ternyata harus terpuruk karena pada kenyataannya, hampir semua pejabat politik dan pemerintah hanya memikirkan kepentingan diri pribadi dan kelompoknya. Adanya ‘budaya’ korupsi yang telah sejak lama menodai penyelenggaraan administrasi negara di Indonesia menunjukkan bahwa etika administrasi negara telah sangat dilanggar oleh para penyelenggara negara. Ketika etika untuk mengambil tindakan yang berhubungan langsung dengan kegiatan negara dilanggar inilah maka dapat dipastikan etika politik dan pemerintah sama sekali tidak diperhatikan. Dengan melihat semua fakta itulah, perlu adanya kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya etika administrasi negara yang mendasari baik buruknya suatu penyelenggaraan negara, dan kemudian etika administrasi negara tersebut sangat menentukan bagaimana etika kehidupan berbangsa, khususnya etika politik dan pemerintah.



Analisis etika administrasi negara sebagai sistem sensor, praktek organisasi, praktek manajemen, praktek kepegawaian (berkaitan dengan 8 unsur administrasi negara)



Dalam etika publik, setidaknya ada tiga perhatian (concern), antara lain; 
1. Pelayan publik yang berkualitas dan relevan.
2. Dimensi normatif dan dimensi reflektif (bagaimana bertindak) menciptakan suatu institusi yang adil.
3. Modalitas etika, menjembatani agar norma moral bisa menjadi tindakan nyata (sistem, prosedur, sarana yang memudahkan tindakan etika).
Berdasarkan concern etika publik tersebut, dapat dilihat adanya suatu sistem sensor yang menandai keberadaan etika administrasi negara. Untuk melihat apakah pelayan publik berkualitas dan relevan, apakah dimensi normatif dan reflektif sudah berjalan baik dan meciptakan suatu institusi yang adil dan apakah modalitas etika sudah menjadi tindakan nyata membuat adanya suatu sistem sensor yang menjadi penilai bagi perhatian publik yang ada. 
8 unsur administrasi negara, yaitu; organisasi, manajemen, komunikasi, kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat merupakan unsur-unsur yang tak dapat terlepas dari etika administrasi negara. Sistem sensor, praktek organisasi, praktek manajemen, praktek kepegawaian apabila dijalankan sesuai etika administrasi negara maka akann berlangsung dengan baik dan akan jauh lebih mudah dalam mencapai tujuan bersama. Dalam suatu organisasi yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan kerjasama yang biasanya dilakukan dengan adanya kelompok-kelompok kerja yang kemudian juga berhubungan dengan proses manajemen memperlihatkan bahwa etika administrasi negara lah yang paling berperan. Karena sekalipun suatu organisasi telah menetapkan peraturan beserta sistem manajemennya akan menjadi tidak berguna ketika ternyata etika administrasi negara tidak diperhatikan. Banyak sudah contoh kasus yang ada di Indonesia berkaitan dengan hal tersebut. mulai dari hal terkecil saat pembuatan KTP, karena organisasi pemerintah tidak melangsungkan hidupnya dengan etika, maka dengan mudah terjadi praktek pungutan liar yang merugikan masyarakat. Hal itu juga yang kemudian membuat penilaian tentang buruknya manajemen yang ada. Seharusnya, dalam keberlangsungan negara, adanya komunikasi sesuai etika dapat berlangsung dengan benar baik antara pejabat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun antara rakyat dan pemerintah agar tercipta suatu koordinasi yang kontekstual dan berdampak positif bagi rakyat dan pemerintah. Dalam etika administrasi negara yang dapat dikatakan harus melingkupi semua proses penyelenggaraan negara, maka etika administrasi negara tersebut juga terkait dengan kepegawaian, perbekalan, keuangan, ketatausahaan, dan hubungan masyarakat. Pada prakteknya, kepegawaian di Indonesia seringkali berjalan tidak sesuai dengan etika yang ada. Dapat dilihat dari awal, proses seleksi saja sudah mengindikasikan adanya kecurangan misalnya dengan adanya  kasus penyuapan untuk diterima sebagai PNS. Kecurangan ini kemudian berdampak pada perbekalan, karena dengan sumber daya manusia yang kurang berkualitas maka selanjutnya akan dinilai tentang cukup atau tidaknya perbekalan yang telah diberikan. Sama halnya dengan ketatausahaan, tanpa etika administrasi negara, ketatausahaan akan berlangsung tidak transparan dan merugikan masyarakat. Keuangan negara pun rusak karena penyelenggaraan anggaran yang tidak berlandaskan etika administrasi negara, praktek korupsi ada dimana-mana, akuntabilitas publik pun menjadi sesuatu yang sangat dipertanyakan keberadaannya, kalau sudah begitu maka hubungan masyarakat pun tidak akan berjalan dengan baik. Masyarakat sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Penyelenggaraan negara terlihat berlangsung dengan kacau, itu semua disebabkan karena pengabaian terhadap etika administasi negara. 
Dengan melihat kenyataan tersebut, perlu adanya kesadaran baik dari pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan negara, maupun dari masyarakat yang semestinya dilayani dengan baik oleh negara, keberadaan sistem sensor, praktek organisasi, praktek manajemen, praktek kepegawaian tidak dapat terlepas dari keberadaan etika administrasi negara. Ketika eksistensi etika tersebut dipertanyakan, maka semua komponen negara pun akan menjadi tak jelas berhaluan kemana atau kemana arah dan tujuannya.

1 komentar:

Qaid Minangkabawi mengatakan...

pembahasan yg bagus dan blog yg indah. berkunjung juga y mbak?
http://mahasiswa-adm.blogspot.com/

Poskan Komentar