Jumat, 22 Juni 2012

Perbandingan Sistem Kepegawaian di Indonesia Pada Masa Orde Baru dan Reformasi


Sistem Kepegawaian Pada Masa Orde Baru
Pada masa pemerintahan orde baru ditandai dengan tatanan birokrasi yang tidak demokratis. Birokrasi pemerintahan pada waktu itu sangat kuat, sentralistis, dan otoritarian. Selama periode tersebut, birokrasi pemerintah, termasuk PNS dibuat tidak netral dengan konsep monoloyalitas. Konsep tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan satu golongan yang sedang memerintah (sistem yang memihak pada kekuatan politik yang ada, yakni memihak kepada Golkar). Landasan di Indonesia pada periode ini adalah mengacu pada Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Salah satu ciri dominan dalam Sistem Manajemen PNS pada periode ini adalah sentralisasi (oleh pemerintah pusat) pada hampir semua proses manajemen PNS, yaitu mulai dari proses rekruitmen dan seleksi sampai dengan pensiun. Pemerintah Daerah yang merupakan subordinat dalam pemerintahan hanya melaksanakan semua kebijakan yang telah dibentuk lembaga pengelola PNS, yakni Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) yang sebelumnya bernama Kantor Urusan Kepegawaian (KUP) yang pertama kali berkedudukan di Yogyakarta.

Sistem Kepegawaian Pada Masa Reformasi
Pada masa reformasi ini ditandai dengan terjadinya pergantian sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistis ke desentralisasi yang dikenal juga dengan era “Otonomi Daerah”. Demikian halnya dengan manajemen PNS, yakni dengan penerapan UU Nomor 43 Tahun 1999 sebagai pengganti UU Nomor 8 Tahun 1974, dimana Manajemen PNS di Daerah menjadi wewenang Daerah masing-masing (yang semula merupakan wewenang Pemerintah Pusat, Decentralized System). Dengan ditetapkannya UU Nomor 43 Tahun 1999 tersebut, secara prinsip terdapat perubahan paradigma dalam bidang kepegawaian di Indonesia, yaitu dari pendekatan tata usaha kepegawaian menjadi PNS yang berbasis kompetensi dasar dan prestasi kerja dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu, konsep yang dianut dalam Sistem Kepegawaian di Indonesia meliputi (Hadi, 2007):
a.             Sumber wewenang, peranan, dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintah pada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.
b.             Perumusan kebijakan nasional berupa norma, standar, dan prosedur ditetapkan dan diselenggarakan  oleh pemerintah.
c.             Manajemen operasional diselenggarakan di daerah sesuai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
d.             Pengawasan dan pengadaan dilakukan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 di atas berupaya untuk meningkatkan pengelolaan Pegawai Negeri melalui suatu sistem yang disebut “Manajemen PNS”. Manajemen PNS diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Kebijakan-kebijakan yang terdapat dalam Manajemen PNS mencakup penetapan norma, standar, prosedur, formasi, pengangkatan, pengembangan kualitas sumber daya PNS, pemindahan, gaji, tunjangan, kesejah-teraan, pemberhentian, hak, kewajiban dan kedudukan hukum. Secara terperinci pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 memuat beberapa hal yang didalamnya merupakan bagian dari keseluruhan isi dari Manajemen PNS (MPNS). Hal-hal tersebut adalah :
a.             Desentralisasi kewenangan kepegawaian kepada Pemerintah Daerah.
b.             Penekanan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi kerja, kompetensi dan prestasi kerja.
c.             Penetapan gaji harus mampu memacu produktivitas pegawai.
d.             Dibentuknya Komisi Kepegawaian Negara yang bertugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijaksanaan manajemen kepegawaian;
e.             PNS harus diangkat dalam jabatan tertentu.
f.             Pengangkatan dalam jabatan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, atau golongan.
g.             Penyelenggaraan kesejahteraan selain meliputi program asuransi kesehatan, asuransi pensiun dan tabungan hari tua, ditambah dengan adanya asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS dan tabungan perumahan, dimana selain adanya iuran dari PNS, Pemerintah juga menanggung subsidi dan iuran program pensiun dan asuransi kesehatan.
h.             Perubahan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) menjadi Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang tugasnya lebih terfokus pada paradigma pengembangan sumber daya PNS.
i.              Dibentuknya Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan perangkat Daerah.
Dalam rangka reformasi politik telah pula disesuaikan beberapa hal penting diantaranya adalah :
a.             Netralitas PNS dari pengaruh semua golongan dan partai politik harus dijamin.
b.             Pengaturan tentang anggota ABRI dipisahkan menjadi TNI dan POLRI.
c.             PNS bukan lagi sebagai Abdi Negara akan tetapi hanya sebagai Abdi Masyarakat.

Secara garis besar, jabatan PNS dibagi atas :
1.             Jabatan struktural adalah jabatan secara tegas ada dalam struktur organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden atau Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan dengan persetujuan tertulis dari MENPAN, yang dibagi dalam 10 jenjang, mulai dari Eselon Vb sampai dengan Eselon Ia sebagaimanan yang telah dikemukakan sebelumnya.
2.             Jabatan fungsional adalah jabatan yang walaupun tidak secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, tetapi ditinjau dari sudut fungsinya jabatan itu harus ada untuk memungkinkan organisasi itu menjalankan tugas pokoknya, seperti Dosen, Hakim, Peneliti, dan lain-lain. Secara garis besar, jabatan fungsional terdiri dari jabatan fungsional khusus (98 jenis) dan umum (staff).

Rekruitmen dan seleksi, promosi/karier, renumerasi, pelatihan dan pengembangan,

0 komentar:

Poskan Komentar