Jumat, 22 Juni 2012

Perbandingan Sistem Keuangan Pada Masa Orde Baru dan Reformasi


Landasan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara

                Landasan pengelolaan keuangan negara adalah Pasal 23C Undang Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga: “hal-hal lain mengenai keuangan Negara ditetapkan melalui undang-undang”. Berangkat dari landasan konstitual itulah berbagai upaya dilakukan untuk dapat menghadirkan Undang-undang Keuangan Negara. Tercatat 14 (empat belas) tim telah dibentuk dengan tugas untuk menyusun RUU bidang Keuangan Negara atau RUU tentang Perbendaharaan Negara.
                Hingga tahun 2003 yang lalu–sebelum UU No.17/2003 diundangkan aturan yang berlaku untuk pengelolaan Keuangan Negara masih menggunakan peraturan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda seperti Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal dengan nama ICW stbl. 1925 No.488 yang ditetapkan pertama kali pada tahun 1864 dan mulai berlaku tahun 1867. Ada pula IBW, RAB dan IAR.
Terdapat kekosongan undang-undang yang hanya diisi oleh Keppres No. 42 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dan Keppres 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sifatnya tidak mengikat.
Kelemahan hukum tersebut menyebabkan banyak terjadi praktek KKN Meskipun terdapat penggunaan peraturan pada masa Orde baru tentang APBN yaitu APBN 1996/1997. Dalam pembuatan Undang-Undang No. 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997.
                Kemudian pada masa reformasi, landasan hukum yang kuat tentang sistem dan proses pengelolaan APBN dalam kerangka manajemen keuangan Negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Fungsi DPR: legislasi, anggaran, pengawasan.

Dalam masa Orde Baru, anggaran rutin dikontrol oleh Departemen Keuangan sedangkan besarnya anggaran pembangunan, struktur pembelanjaannya maupun alokasinya adalah dikendalikan oleh Bappenas. Dengan sistem politik otoriter, sistem pemerintahan yang sentralistis dan ekonomi yang relatif tertutup dan sistem kredit perbankan selektif, pada waktu itu, Indonesia menjalankan sistem perencanaan yang sentralistis. Koreksi kedua adalah semakin meniadakan anggaran non-bujeter. Koreksi ketiga adalah dengan mengintrodusir paket tiga Undang-Undang dibidang Keuangan Negara tahun 2003- 2004. Bentuk koreksi keempat adalah dengan mengintrodusir Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) pada tanggal 13 Juni 200510.
                Penerimaan pembangunan dalam APBN Orde Baru terdiri dari dua sumber. Sumber pertama adalah ‘penerimaan pembangunan’ yang terdiri dari hibah serta hutang luar negeri, terutama dari negara-negara donor yang tergabung dalam IGGI/CGI. Sumber kedua adalah surplus penerimaan dalam negeri setelah dikurangi dengan anggaran rutin. Dimasa itu, sumber utama penerimaan dalam negeri adalah dari royalti penambangan migas serta eksploitasi hutan maupun sumber daya alam lainnya. Pada waktu itu, hutang luar negeri disebut sebagai penerimaan pembangunan dan berfungsi untuk menutup defisit APBN agar menjadi “seimbang”.
                Pada hakikatnya, sebagian dari pengeluaran pembangunan dalam masa Orde Baru adalah merupakan supplemen dari pengeluaran rutin. Contohnya adalah biaya perjalanan dan honor pejabat yang langsung terlibat dalam menangani proyek-proyek pembangunan. Perbedaan gaji efektip antar pelaksana dengan non pelaksana proyek menimbulkan kecemburuan diantara pegawai negeri sipil dan anggota ABRI. Dewasa ini, hutang Pemerintah (dari hasil penjualan SUN di pasar dalam maupun luar negeri) hanya disebut hutang dan tidak lagi dinamakan sebagai ‘penerimaan pembangunan’ seperti pada masa Orde Baru.
                APBN sekarang ini semakin meniadakan anggaran non-bujeter yang sangatberperan pada masa Pemerintahan Orde Baru. Hingga saat ini, hanya sebahagian dari pengeluaran beberapa instansi Pemerintah, termasuk TNI/POLRI, yang bersumber dari APBN dan sebagian lainnya adalah berasal dari berbagai kegiatan bisnis yang terafliasi dengannya. Lembaga terafliasi tersebut adalah terdiri dari berbagai bentuk badan usaha milik koperasi karyawan, yayasan dan dana pension yang terafliasi dengan instansi Pemerintah.
                Sumber lainnya dari anggaran nonbujeter adalah berasal dari pungutan liar penerimaan non pajak yang diatur dan dikumpulkan sendiri oleh instansi yang bersangkutan tanpa mengacu pada UU PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan tanpa setahu DPR serta Depkeu. Pungutan liar itu diadministrasikan sendiri oleh instansi yang bersangkutan dan digunakannya sendiri berdasarkan aturan yang dibuatnya sendiri pula. Termasuk dalam kelompok PNBP tidak resmi tersebut adalah balas jasa bunga uang Negara yang ditahan oleh instansi ataupun badan pemerintah yang bersangkutan. Paket tiga UU dibidang Keuangan Negara Tahun 2003-2004 merubah secara mendasar sistem akuntansi, manajemen keuangan negara dan sistem anggaran Pemerintah.
·         Perubahan yang pertama adalah dalam penggunaan sistem perbendaharaan tunggal yang terpadu (treasury single account). Selama ini, uang negara disimpan dalam berbagai rekening yang saling terpisah dan bahkan dalam rekening individu pejabat negara yang sudah lebih dari 10 tahun meninggal dunia. Akibatnya, Menteri Keuangan tidak punya gambaran tentang posisi keuangan negara secara menyeluruh setiap saat.

·         Perubahan yang kedua adalah menggantikan sistem pembukuan satu sisi (single entry account) dengan pembukuan dua sisi (double entry account).
·         Perubahan mendasar ketiga adalah untuk secara bertahap akan menggantikan akuntansi yang berbasis kas dengan akrual. Dalam sistem akuntansi berbasis akrual dapat diukur biaya pelayanan jasa pemerintahan, efisiensi serta kinerja Pemerintah. Dalam sistem berbasis akrual juga dapat diketahui kewajiban kontijensi Pemerintah karena dicatat komitmen atau hak maupun kewajiban kontijensi negara terutama untuk penerimaan maupun pengeluaran yang melampaui masa satu tahun anggaran. Anggaran berbasis akrual akan memungkinkan perencanaan anggaran jangka panjang yang melebihi satu tahun anggaran.

. a.           Sluit post system
merupakan sistem perimbangan keuangan yang digunakan di Indonesia pada masa orde lama dan orde baru. System post system ini dijelaskan secara terperinci dalam UU nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-Daerah, Yang Berhak Mengurus Rumahtangganya Sendiri. dalam pasal 2 UU no 32 tahun 1956 ini yang menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari:
a. Pajak daerah dan Retribusi
b. Pendapatan hasil perusahaan daerah
c. Pajak negara yang diserahkan pada daerah
d. Lain-lain (seperti pinjaman, subsidi, penjualan atau penyewaan barang-barang milik negara)
                Sluit post system ini digunakan pada masa orde baru, dimana masalah keuangan daerah ini sangat diatur sangat ketat oleh pemerintah pusat, pengalokasian dana tidak bisa diganggu gugat. Sluit post system ini terperinci dalam UU no.32 tahun 1956. Dan sejak tahun 1956, secara konseptual pola hubungan keuangan sistem ini antara pemerintah pusat dan daerah diterjemahkan dalam 3 hal yang utama, yaitu :
1.             Penyerahan sumber pendapatan Negara kepada daerah
2.             Pemberian bagian tertentu dari penerimaan berbagai pajak Negara kepada daerah.
3.             Memberi ganjaran, subsidi dan sumbangan kepada daerah

b.             Block grant System
                Merupakan sistem perimbangan keungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterapkan pada era reformasi. Sistem keuangan ini mengadopsi dari sistem keuangan Negara Amerika. Sistem “Block grant” ini dapat kita lihat penjelasannya dalam UU nomor 33 Tahun 2004. Dimana sistem block grant ini digunakan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan.
                Dalam undang-undang no 33 tahun 2004, dijelaskan bahwa Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi, dengan memper-timbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Reformasi manajemen keuangan pemerintah yang telah menenorkan UU No. 17/2003 dan UU No. 1/2004 beserta peraturan-peraturan pendukungnya) telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan negara RI. Kedua Undang-undang tersebut dan diharapkan dilengkapi dengan UU Pemeriksaan pengelolaan Keuangan Negara yang masih dibahas di DPR menyediakan instrument dan wahana yang kondusif untuk mewujudkan good governance.
                Keindahan aturan, tentunya tidak akan berguna manakala tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, Pemerintah dan DPR diharapkan mampu mengawal pelaksanaan paket undang-undang di bidang keuangan negara tersebut sekaligus melanjutkan proses reformasi manajemen keuangan pemerintah.
                DPR dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, dapat berperan optimal dalam memperbaiki kinerja anggaran negara dengan keterlibatannya yang efektif sepanjang siklus APBN.

0 komentar:

Poskan Komentar